
MALILI – Jadwal sosialisasi PT. Prima Utama Lestari (PUL) terkait aktivitas pengeboran dan penambangan di Desa Atue, Malili, hingga Senin (14/9/2026) belum dipastikan.
Perwakilan External PT.PUL, Iwan, mengatakan sejauh ini pihaknya masih terus melakukan komunikasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Sementara kami masih coba komunikasi dulu,” kata Iwan saat dihubungi MaliliPos, Senin (14/9/2026).
Sebelumnya, Kepala Desa Atue, Abdul Hamid, meminta PT.PUL melakukan sosialisasi dengan mengundang masyarakat. Ia menyebut sudah ada penyampaian mengenai kegiatan perusahaan kepada pemerintah desa.
“Sudah ada pernah penyampaian dan Kami Pemdes Atue menyarankan PT. PUL adakan Sosialisasi undang masyarakat,” tulis Hamid dalam klarifikasinya, pada 12 September 2026.
Hamid juga menegaskan bahwa Pemdes Atue belum memberikan izin dan membantah adanya pernyataan bahwa aktivitas PT.PUL di wilayah itu “berizin dari Kades”.
Permintaan sosialisasi sebelumnya muncul setelah warga Atue menyampaikan keberatan terhadap aktivitas pengeboran. Hamid sendiri, saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2026), belum banyak merespon dan hanya memberi emot “siap” di perpesanan WhatsApp.
Selain persoalan sosialisasi, warga menyoroti sumber air di sekitar lokasi yang menurut Iksan dimanfaatkan masyarakat dari sedikitnya lima desa, termasuk untuk kebutuhan warga Atue dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Waemami.
Hamid juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber air dan mencegah dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.
“Di Atue perlu kita jaga bersama Air Bersih PDAM Waemami dan Air Bersih Warga Atue,” ujarnya.
Ia juga meminta agar limbah dari aktivitas perusahaan tidak sampai berdampak terhadap tambak masyarakat. “…serta limbah jangan sampai mencemari Tambak,” lanjut Hamid.
Alat pengeboran PT.PUL juga telah ditarik dari lokasi setelah warga menyampaikan keberatan. Pelaksanaan sosialisasi kini masih menunggu hasil komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan.
Meski demikian, belum diketahui sejauhmana proses sosialisasinya bakal dilangsungkan, mengingat urgensitas titik pengeboran yang turut terhubung dengan kawasan tutupan sumber air.
Juga belum diketahui, apakah proses sosialisasinya memadai untuk turut menghadirkan secara langsung pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga perwakilan penyelenggara dari Perumdam Waemami.

