Rp.71 Miliar Digelontorkan, Pendapatan BUMDesa di Lutim Baru Sentuh Rp.1 Miliar

LUTIM – Dana yang telah digelontorkan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Lutim sejak 2017 hingga 2025, diperkirakan telah mencapai sekitar Rp.71 miliar.

Hanya saja, dari total akumulasi pengeluaran tersebut, pendapatan yang dapat dihasilkan seluruh BUMDesa selama periode itu baru berkisar Rp.1 miliar.

Data tersebut disampaikan Tenaga Ahli Pendamping Profesional Indonesia (TA P3MD), Muliati, saat menghadiri kegiatan Restrukturisasi Pengurus BUMDesa Balantang, Senin (20/7/2026).

Menurut Muliati, perhitungan itu didasarkan pada rata-rata penyertaan modal yang telah dialokasikan pemerintah desa kepada BUMDesa sejak lembaga usaha desa itu mulai dibentuk.

“Kalau dihitung sejak BUMDes pertama kali dibentuk sampai sekarang, rata-rata setiap desa mungkin sudah menerima penyertaan modal lebih dari Rp.500 juta. Dari data kami, totalnya sudah sekitar Rp.71 miliar,” ujarnya.

Meski demikian, besarnya investasi tersebut belum berbanding lurus dengan hasil usaha yang mampu dicapai.

Selisih yang cukup lebar, menurutnya, menjadi indikator bahwa masih banyak BUMDesa yang menghadapi kendala pengelolaan dan pengembangan usaha.

“Yang sering kita lupa lihat adalah seberapa besar pendapatan yang sudah dihasilkan BUMDes. Kalau dihitung sampai sekarang, total pendapatannya sepertinya baru sekitar Rp.1 miliar,” tambahnya.

Muliati menilai, persoalan utama bukan terletak pada besarnya modal, melainkan pada lemahnya tata kelola usaha.

Menurutnya, banyak BUMDesa gagal berkembang karena perencanaan bisnis sejak awal belum disusun secara matang dan tidak didasarkan pada potensi maupun kebutuhan pasar desa.

Akibatnya, kesalahan dalam tahap perencanaan berlanjut pada pelaksanaan usaha yang kurang efektif, hingga akhirnya unit usaha tidak mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.

Ia mengingatkan, pengurus BUMDesa perlu lebih cermat menyusun rencana bisnis yang realistis dan berbasis potensi lokal. Hal tersebut dinilai semakin penting mengingat arah kebijakan pemerintah ke depan yang mulai berubah haluan.

Penggunaan Dana Desa telah semakin diarahkan pada program-program prioritas nasional, terutama dalam mendorong pembentukan dan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kondisi itu diperkirakan akan membuat ruang penyertaan modal bagi BUMDesa menjadi lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kreatifitas Bumdesa mesti menjadi prioritas kunci, seiring kian memantapkan pembelajaran tata-kelola Bumdesa agar lebih baik.

Sementara itu, kegiatan restrukturisasi BUMDesa Balantang sendiri berlangsung lancar. Agenda tersebut dilaksanakan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah beberapa pengurus mengundurkan diri karena beroleh tugas-tugas lain.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Desa Balantang, Muh. Anjar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), H.Muhammadiyah, mantan Kepala Desa Balantang Musakkir Laiming, jajaran pengurus BUMDesa, serta unsur tokoh masyarakat dan perwakilan warga.