Pengadaan Ambulans Desa di Lutim Mandek, Vendor Tak Bisa Dihubungi

MALILI — Program pengadaan mobil ambulans untuk desa-desa di wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk. di Kabupaten Luwu Timur menuai sorotan. Hingga awal Mei 2026, realisasi pengadaan tersebut belum terlihat, meski dana disebut telah dicairkan sejak awal tahun.

Sejumlah kepala desa mengaku mulai resah lantaran unit ambulans yang dijanjikan belum juga diterima, sementara pembayaran kepada pihak penyedia telah dilakukan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengadaan ambulans ini bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tahun 2025 dengan total anggaran sekitar Rp6,8 miliar.

Setiap unit ambulans ditaksir senilai Rp285 juta dan diperuntukkan bagi 24 desa di empat kecamatan, yakni Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha.

Pihak ketiga yang menangani pengadaan tersebut disebut adalah PT Malili Suplai Utama. Berdasarkan keterangan sejumlah pihak, dana pengadaan telah ditransfer sejak Januari 2026, dengan target distribusi unit paling lambat April 2026.

Bahkan, sebelumnya sempat beredar informasi bahwa ambulans akan diserahkan bertepatan dengan momentum Safari Ramadan pada Maret lalu. Namun hingga kini, unit kendaraan tersebut belum terealisasi.

“Sudah lama ditransfer, tapi unitnya belum ada sampai sekarang,” ujar salah satu kepala desa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Situasi ini semakin memunculkan tanda tanya setelah rencana peluncuran simbolis ambulans pada peringatan hari jadi ke-23 Kabupaten Luwu Timur tidak terealisasi karena unit belum tersedia.

Upaya konfirmasi kepada pihak penyedia juga belum membuahkan hasil. Sosok yang disebut bertanggung jawab dalam pengadaan tersebut, Erwin R Sandi, dilaporkan tidak dapat dihubungi. Nomor telepon dan aplikasi pesan instannya tidak aktif.

“Sudah lama tidak aktif. Kami juga kesulitan menghubungi,” kata seorang rekan dekatnya.

Di sisi lain, muncul pula kritik terkait pola penggunaan dana CSR yang dinilai terfokus pada satu jenis program, yakni pengadaan ambulans, sehingga dinilai mengurangi ruang bagi program pemberdayaan lainnya di tingkat desa.

Padahal, berdasarkan skema umum, setiap desa di wilayah pemberdayaan disebut menerima alokasi dana CSR sekitar Rp300 juta per tahun yang idealnya digunakan untuk berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Sumber di lapangan menyebutkan, dari total nilai tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pengadaan ambulans, menyisakan porsi terbatas bagi program lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menanggapi kondisi ini, pihak eksternal PT Vale Indonesia Tbk. dikabarkan akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Informasi awal yang diperoleh menyebutkan sebagian unit ambulans telah berada di Kecamatan Malili, sementara sisanya masih berada di luar daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyedia maupun pihak terkait lainnya mengenai keterlambatan pengadaan tersebut.

Situasi ini menempatkan program yang awalnya ditujukan untuk memperkuat layanan kesehatan desa justru dalam sorotan publik, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan dana CSR di daerah. (*)