TK Pembina Kalaena Kembali Disorot, LHI Minta Proyek Revitalisasi APBN Transparan

KALAENA – Proyek revitalisasi TK Pembina Kalaena kembali mendapat perhatian. Kali ini, Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI), meminta pihak terkait membuka dokumen dan menjelaskan kesesuaian pekerjaan setelah personelnya melakukan penelusuran lapangan, Selasa (22/9/2026).

Penelusuran yang dilakukan sekitar pukul 10.15 WITA itu merupakan tindak lanjut atas sorotan sebelumnya terhadap proyek revitalisasi yang menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026.

Proyek diketahui merupakan program revitalisasi satuan pendidikan dengan pola swakelola. Dalam pemberitaan sebelumnya, nilai kegiatan disebut mencapai Rp.399.261.000 dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender dan melibatkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Dalam penelusuran terbaru, personel LHI yang juga selaku Koordinator LHI wilayah Mangkutana Raya, Wahyu, menemukan sejumlah bagian pekerjaan yang dinilai perlu diklarifikasi, terutama terkait material konstruksi.

Salah satu yang dipertanyakan adalah ukuran besi yang digunakan pada pekerjaan struktur.

“Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pekerja di lokasi, besi yang digunakan pada tiang cor disebut berukuran 10 mm, sedangkan begel yang terpasang berukuran 6 mm,” tulis LHI dalam rilisnya.

LHI menilai ukuran material perlu dicocokkan terlebih dahulu dengan gambar kerja, RAB dan spesifikasi teknis, sebelum dapat disimpulkan sesuai atau tidak dengan ketentuan proyek..

Selain material, LHI mempertanyakan keberadaan dokumen perencanaan proyek. Saat diminta memperlihatkan RAB dan dokumen teknis pekerjaan, Kepala TK Pembina Kalaena disebut menyampaikan bahwa dokumen berada pada konsultan pengawas bernama Rizal.

“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait pengelolaan dan penguasaan dokumen proyek oleh pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan revitalisasi,” Wahyu LHI mengatakan.

Keterangan ini turut menjadi salah satu poin yang diminta LHI untuk dijelaskan. Bukan hanya soal siapa yang menyimpan dokumen, tetapi juga bagaimana mekanisme pengawasan dan akses pihak sekolah terhadap dokumen kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

LHI juga menemukan bagian bangunan lama yang diduga telah dibongkar atau mengalami kerusakan, meski belum diketahui secara pasti apakah proses revitalisasinya akan turut mencakup pemasangan baru atas seluruh bidang bongkaran.

LHI menyebut, seluruh temuan telah turut didokumentasikan melalui foto dan video untuk menjadi bahan klarifikasi lebih lanjut.

Mereka menyatakan persoalan ini penting diklarifikasi, terutama karena proyek revitalisasi TK Pembina Kalaena menggunakan anggaran negara.

LHI selanjutnya, akan meminta pihak sekolah menjelaskan spesifikasi besi yang tercantum dalam dokumen perencanaan, termasuk apakah penggunaan besi 10 mm untuk tiang cor dan 6 mm untuk begel memang sesuai dengan RAB serta gambar kerja.

Konsultan pengawas juga diminta menjelaskan hasil pemeriksaan material dan sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap pekerjaan di lapangan.

Sementara, Dinas Pendidikan dan instansi teknis terkait, pula diharapkan LHI dapat menjalankan mekanisme monitoring dan evaluasi proyek revitalisasi yang dilaksanakan melalui pola swakelola, termasuk prosedur pembongkaran bangunan lama.

LHI menegaskan, meski berbagai temuan masih membutuhkan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak yang berwenang, tetapi langkah investigatif itu diharapkan dapat memberi sedikit kejelasan untuk publik.

“Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan berbagai asumsi di tengah publik, mengjngat proyek revitalisasi tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN,” pinta Wahyu LHI dari lapangan.