Proyek APBD Lutim: Mengawal Keselamatan Pekerja di Tengah Regulasi Baru Ketenagakerjaan

waktu baca 5 menit
Senin, 16 Nov 2026 07:00 0 1330 Arsal Amiruddin
 

LUTIM – Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan Jalur Dua senilai Rp.56 miliar dipertanyakan Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia (LakHam Indonesia/LHI).

Dokumentasi kunjungan Bupati Lutim, Irwan Bachri Syam, ke lokasi pekerjaan drainase di pekan silam, memperlihatkan sejumlah pekerja beraktivitas di area galian tanpa Alat Pelindung Diri (APD) yang tampak memadai.

Perwakilan LHI, Wahyu, menilai perhatian pemerintah terhadap progres pekerjaan dan target penyelesaian perlu berjalan seiring dengan pengawasan keselamatan tenaga kerja.

“Jangan sampai progres pembangunan menjadi perhatian utama, sementara keselamatan orang-orang yang mengerjakannya justru terabaikan,” ujar Wahyu, dalam rilis yang diterima media ini, Minggu (15/11/2026).

Ia mempertanyakan kewajiban kontraktor dalam menerapkan K3, termasuk peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas.

Menurutnya, peninjauan kepala daerah semestinya turut memastikan standar keselamatan konstruksi dijalankan.

Masa Kontrak Pendek dan Tantangan Penerapan K3

Berbeda dengan perusahaan swasta berskala besar, terutama sektor pertambangan dan manufaktur, proyek konstruksi pemerintah daerah umumnya berjalan berdasarkan paket pekerjaan dengan durasi terbatas.

Sebagian pekerjaan hanya berlangsung tiga hingga lima bulan dalam satu tahun anggaran.

Perusahaan industri memiliki kegiatan operasional berkelanjutan sehingga dapat membangun organisasi K3, mempertahankan tenaga ahli, menjalankan pelatihan berkala, dan mengembangkan budaya keselamatan sebagai bagian dari operasional usaha.

Sebaliknya, proyek APBD melibatkan penyedia jasa dan tenaga kerja yang dapat berganti pada setiap paket. Setelah kontrak berakhir, organisasi pelaksana dibubarkan atau berpindah ke pekerjaan lain.

BACA JUGA:  Data Kemendagri, Serapan Belanja APBD Lutim Terendah di Sulsel

Sistem keselamatan pun berpotensi kembali dibangun dari awal ketika proyek baru dimulai. Kondisi itu tak berarti proyek pemerintah boleh menerapkan standar keselamatan lebih rendah.

Kontraktor tetap wajib menjalankan K3 sejak persiapan hingga serah-terima pekerjaan. Tantangannya adalah menjaga konsistensi standar di tengah pergantian penyedia jasa, pekerja, dan lokasi konstruksi.

Pembiayaan juga menjadi persoalan penting. Penyediaan APD, personel keselamatan, pelatihan, rambu, pengamanan lokasi, hingga fasilitas pertolongan pertama membutuhkan perencanaan sesuai tingkat risiko.

Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) telah mengatur komponen biaya keselamatan sebagai bagian dari penyelenggaraan konstruksi.

Persaingan harga dalam pengadaan juga perlu dicermati. Penawaran yang efisien tidak boleh mengorbankan kebutuhan keselamatan atau kualitas pekerjaan.

Kemampuan penyedia jasa memenuhi kewajiban K3 perlu diperiksa sejak evaluasi pengadaan hingga pelaksanaan kontrak.

Persoalan lain ialah rantai subkontraktor. Persepsi mengenai proyek pemerintah yang kerap melibatkan beberapa lapis pelaksana tidak dapat digeneralisasi tanpa pemeriksaan setiap pekerjaan.

Meski demikian, pembagian tanggung jawab perlu jelas agar pengendalian mutu dan keselamatan tidak terputus ketika pekerjaan diserahkan kepada subpenyedia jasa.

PPK harus memastikan kewajiban kontrak dipenuhi, sedangkan konsultan pengawas tidak cukup hanya memeriksa volume, spesifikasi, dan progres fisik.

Pemeriksaan juga harus mencakup Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), penggunaan APD, pengamanan lokasi, serta pengendalian risiko pekerjaan.

BACA JUGA:  TK Pembina Kalaena Kembali Disorot, LHI Minta Proyek Revitalisasi APBN Transparan

Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota mengawasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang dibiayai APBD.

Pasal 8 memasukkan penerapan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi (K4) serta manajemen mutu sebagai objek pengawasan.

Pasal 38 dan 39 mengatur pemeriksaan dokumen keselamatan, penerapan SMKK, RKK, dan langkah antisipasi kecelakaan konstruksi.

Pengawasan ketenagakerjaan juga memiliki pembagian kewenangan tersendiri antara pemerintah pusat dan provinsi.

Koordinasi dengan instansi pengawas ketenagakerjaan diperlukan agar perlindungan pekerja tidak hanya bergantung pada pemeriksaan kontrak konstruksi.

Regulasi Baru dan Kesinambungan Pengawasan

Penguatan perlindungan pekerja turut hadir melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.

Suka atau tidak, pasal 128 telah mewajibkan pemberi kerja menerapkan K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pasal 129 menegaskan hak pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan, baik fisik maupun mental.

Pasal 130 mengatur kewajiban penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) bagi perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 100 pekerja atau memiliki tingkat risiko tinggi.

Ketentuannya mencakup identifikasi bahaya, penyediaan APD atas biaya perusahaan, pelatihan, fasilitas pertolongan pertama, hingga evaluasi keselamatan.

Ketentuan baru ini mempertegas bahwa keselamatan bukan sekadar kelengkapan administrasi. Pemberi kerja wajib memastikan perlindungan berjalan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Persoalan mendasarnya bagi Pemkab Lutim, adalah bagaimana menjaga standar keselamatan ketika kontraktor dan tenaga kerja terus berganti.

BACA JUGA:  Kontribusi Pemuda dalam Menjamin Ketahanan Pangan serta Penguatan Edukasi Kepemimpinan Berbasis Platform Batararamaja.com di Bumi Batara Guru

Pemerintah daerah tidak harus membentuk organisasi K3 permanen untuk setiap proyek, tetapi perlu memiliki sistem pengendalian yang berlaku lintas paket pekerjaan.

Salah satu langkah yang dapat diterapkan ialah membangun basis data kinerja K3 seluruh penyedia jasa.

Catatan mengenai personel keselamatan, anggaran SMKK, hasil pemeriksaan, pelanggaran, kecelakaan kerja, dan tindakan korektif dapat menjadi bahan evaluasi pada pengadaan berikutnya sesuai ketentuan.

Pemkab juga perlu menetapkan pemeriksaan kesiapan K3 sebelum pekerjaan dimulai, mengintegrasikan pemeriksaan keselamatan dengan pengawasan mutu, serta memastikan setiap temuan ditindaklanjuti.

Proyek berisiko tinggi membutuhkan intensitas pengawasan lebih besar, termasuk tindakan penghentian sementara apabila terdapat kondisi yang membahayakan pekerja.

Evaluasi tidak semestinya berhenti ketika kontrak selesai. Laporan penerapan K3 perlu menjadi bagian dari dokumentasi serah terima sehingga pengalaman satu proyek dapat menjadi bahan perbaikan pekerjaan berikutnya.

Kritik LHI terhadap proyek Jalur Dua menjadi pintu masuk buat pertanyaan lebih jauh.

Apakah Pemkab Lutim telah memiliki mekanisme pengawasan K3 lintas proyek atau masih menyerahkan penerapannya sepenuhnya kepada masing-masing kontraktor?

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besaran anggaran, serapan belanja, kualitas infrastruktur, dan ketepatan waktu.

Perlindungan terhadap tenaga kerja juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban penggunaan uang publik.

Kontrak boleh berakhir dalam tiga hingga lima bulan, penyedia jasa boleh berganti, tetapi standar keselamatan pekerja harus tetap berjalan.