MUAK Ungkap Perkembangan Tiga Dugaan Korupsi di Lutim

LUTIM – Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK) menyoroti perkembangan tiga perkara dugaan korupsi di Lutim, yakni pengadaan Seragam Batik Juara, Videotron Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Program Desa Mandiri.

Dalam rilis yang diterima MaliliPos, Sabtu (14/11/2026), MUAK menyebut perkara Seragam Batik Juara telah memasuki tahap penyelidikan di Unit Tipikor Polres Lutim. Pengadaan Videotron Kominfo juga dikabarkan segera menyusul ke tahap serupa.

Sementara dugaan korupsi Program Desa Mandiri disebut telah memasuki tahap penyidikan. MUAK menyebut indikasi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp.1,7 miliar.

Sekretaris Aliansi MUAK, Iskaruddin atau Iskarlhi, mengatakan informasi perkembangan ketiga perkara menjadi perhatian aliansi karena menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Meski begitu, status penanganan perkara maupun perkiraan kerugian negara dalam Program Desa Mandiri masih memerlukan konfirmasi resmi aparat penegak hukum.

MUAK Minta Penanganan Tak Berhenti pada Administrasi

MUAK meminta penyidik mendalami substansi dugaan penyimpangan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan Seragam Batik Juara.

Aliansi juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.

Iskaruddin menilai penyidik perlu menelusuri proses perencanaan, penganggaran, penentuan spesifikasi, pemilihan penyedia hingga realisasi pengadaan.

Pemeriksaan juga perlu mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta pihak yang diduga memperoleh manfaat.

“Kami tidak ingin penanganan perkara hanya ramai di awal, kemudian perlahan senyap tanpa kejelasan. Ketika uang negara dipersoalkan, publik berhak mengetahui perkembangan penanganannya sesuai batas keterbukaan informasi yang diatur undang-undang,” tegas Iskaruddin.

Ia meminta penyidik tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga menguji hubungan antara kewenangan, keputusan, perbuatan, manfaat yang diperoleh, dan kemungkinan kerugian negara.

“Kalau memang ditemukan penyimpangan, telusuri sampai ke akar persoalannya. Periksa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan, dalami setiap keputusan dan kewenangan yang digunakan. Jangan sampai pihak yang memiliki tanggung jawab justru luput dari pemeriksaan,” lanjutnya.

MUAK Minta Polres Beri Kejelasan

Perkembangan ketiga perkara menjadi perhatian MUAK setelah sebelumnya aliansi meminta informasi penanganan dugaan korupsi Videotron dan Seragam Batik Juara kepada Polres Lutim.

Pada 2 November 2026, MUAK memasukkan surat permohonan informasi perkembangan perkara bernomor 07/A-MUAK/LTM/X/2026 kepada Kapolres Lutim melalui Kasat Reskrim.

MaliliPos sebelumnya juga memberitakan penyelidikan pengadaan Videotron Kominfo senilai sekitar Rp.2,4 miliar dari APBD 2025.

Saat itu, Polres Lutim masih mengumpulkan dokumen, meminta keterangan pihak terkait, serta merencanakan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi barang dengan kontrak.

Penyidik ketika itu belum menyimpulkan adanya penyimpangan maupun tindak pidana dalam pengadaan videotron.

MUAK kemudian meminta Polres Lutim dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan, pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, serta tindak lanjut masing-masing perkara.

Aliansi memastikan tetap mengawal ketiga perkara melalui kontrol sosial dan kajian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami ingin penegakan hukum yang transparan, berani, dan tidak tebang pilih. Sebab uang negara adalah uang rakyat, dan setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Iskaruddin.

MUAK juga menegaskan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Penentuan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.