Sengketa Lahan Harapan Dibawa ke DPRD Lutim, Warga Minta Perlindungan Hak Masyarakat

LUTIM – Persoalan lahan di Desa Harapan, Malili, kembali dibahas setelah pemegang hak atas tanah dan pihak perusahaan dipertemukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Lutim, Senin (21/9/2026).

Forum itu membicarakan penggunaan lahan yang diklaim warga berdasarkan sertifikat hak milik (SHM), termasuk rencana pemanfaatannya untuk aktivitas hauling dan stockpile.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lutim, Badawi Alwi, yang memimpin rapat meminta persoalan tidak berkembang menjadi konflik baru. Perbedaan mengenai penguasaan maupun hak atas tanah, menurut dia, perlu ditempatkan dalam mekanisme hukum yang tersedia.

“Jangan menggunakan cara-cara yang kurang etis. Persoalan lahan ini harus diselesaikan melalui ranah dan instrumen yang tersedia. Kalau ada persoalan hak, selesaikan sesuai mekanisme hukum dan dudukkan semua pihak secara proporsional,” ujar Badawi dalam RDP.

Pertemuan dihadiri perwakilan pemegang hak, Awaluddin dan Azwar Anwar, bersama sekitar 20 orang warga. Pihak perusahaan yang hadir antara lain, Fauzy Lukman dari PT.Citra Lampia Mandiri (CLM), serta Ayu, Agus Melas dan Jois Andi Baso, selaku perwakilan PT.Panca Digital Solution (PDS).

Pembahasan turut menyinggung proses hukum yang tengah dihadapi pihak warga. Pemegang hak menyampaikan bahwa persoalan lahan telah mereka upayakan melalui komunikasi, koordinasi dengan instansi terkait, penelusuran administrasi pertanahan hingga jalur pengadilan.

Awaluddin mengatakan langkah warga selama ini berkaitan dengan upaya mempertahankan penguasaan atas tanah yang mereka klaim berdasarkan SHM. Ia menegaskan persoalan itu tidak dimaksudkan sebagai upaya menghentikan kegiatan investasi.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya terbaik. Kami berkomunikasi, berkoordinasi dan juga menempuh jalur pengadilan,” kata Awaluddin.

Menurut dia, kepastian usaha perusahaan perlu berjalan beriringan dengan kepastian hak masyarakat atas tanah.

“Kami ingin investasi tetap berjalan dengan baik di Luwu Timur. Tetapi kepastian investasi harus berjalan bersama dengan kepastian dan perlindungan hak masyarakat,” ujarnya.

DPRD Bahas Lahan untuk Hauling dan Stockpile

Agenda RDP itu sebelumnya dituangkan dalam surat DPRD Lutim Nomor 000.1.5/0667/FPP/DPRD-LT tertanggal 18 September 2026 yang ditujukan kepada Awaluddin.

Surat yang ditandatangani Ketua DPRD Lutim itu menyebut agenda rapat berkaitan dengan penyerahan lahan sertifikat warga/masyarakat untuk aktivitas hauling dan stockpile oleh PT. CLM di atas IUP PT. PDS.

Dokumen itu juga mencantumkan bahwa pelaksanaan RDP merupakan perubahan atas agenda kegiatan DPRD Lutim bulan September 2026 berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD.

Dengan demikian, pembahasan di DPRD tidak hanya menyentuh keberadaan sertifikat yang diklaim warga, tetapi juga hubungan antara lahan bersertifikat dengan aktivitas usaha perusahaan di lokasi.

Warga dalam forum meminta persoalan dasar penguasaan lahan diperjelas lebih dahulu. Dokumen pertanahan, batas bidang, dasar penggunaan tanah dan hubungan antara pemegang hak dengan perusahaan menjadi bagian yang mereka minta diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.

Mereka juga berharap proses pidana tidak menggeser pokok persoalan yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Sebelumnya Awaluddin Diperiksa Polisi

Persoalan tersebut sebelumnya telah masuk dalam pemberitaan MaliliPos, setelah Awaluddin menjalani pemeriksaan di Polres Lutim pada 20 Agustus 2026. Pemeriksaan berkaitan dengan laporan PT.PDS mengenai dugaan perintangan kegiatan usaha pertambangan.

Saat itu, Awaluddin menjelaskan bahwa keberadaannya di lokasi didasarkan pada surat kuasa dari pemilik SHM. Ia menyebut tugasnya menjaga dan mengontrol lahan yang menjadi objek persoalan.

Kuasa hukum Awaluddin juga menyebut objek yang dikuasakan berkaitan dengan dua sertifikat, masing-masing seluas sekitar dua hektare. Menurut keterangan yang sempat diterima, riwayat sertifikat yang berkaitan dengan persoalan itu berasal dari penerbitan pada rentang 1983 hingga 1988.

Pemeriksaan polisi menggunakan konteks dugaan pelanggaran Pasal 162 UU Minerba. Awaluddin dan kuasa hukumnya, ketika itu mempertanyakan tindakan konkret yang disebut mengganggu kegiatan pertambangan serta meminta persoalan hak atas lahan diperjelas.