APKAN RI Lutim Soroti Kualitas Proyek 2026, Minta Masyarakat dan Media Kawal

waktu baca 2 menit
Jumat, 11 Sep 2026 19:56 0 1758 Arsal Amiruddin
 

LUTIM – DPD Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) RI Luwu Timur (Lutim), menyoroti kualitas sejumlah proyek pemerintah yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPD APKAN RI Lutim, A.M. Fheri, mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah perlu diperkuat agar pekerjaan yang menggunakan anggaran negara benar-benar sesuai dengan rencana, spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menurut Fheri, persoalan mutu pekerjaan dapat muncul akibat berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan konsultan, kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga dugaan ulah kontraktor yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan.

“Untuk semua proyek tahun ini dan tahun-tahun ke depan, kami tegaskan: tidak boleh lagi ada proyek asal jadi di Luwu Timur,” tegas Fheri, dalam rilis pers APKAN RI Lutim, Jumat (11/9/2026).

BACA JUGA:  Reses di Wonorejo Timur, Andi Surono Tampung Usulan Alsintan hingga Kampung Inggris

Ia menilai potensi kerugian negara tidak hanya berkaitan dengan kasus korupsi dalam skala besar. Menurutnya, pembiaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi juga dapat berdampak terhadap penggunaan anggaran negara.

“Konsultan yang tidak turun lapangan, PPK yang hanya tanda tangan, dan kontraktor yang mengurangi volume serta mutu,” ujarnya.

Fheri mengatakan pengawasan terhadap proyek pemerintah harus menjadi perhatian bersama karena anggaran yang digunakan berasal dari uang negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau ada hal yang demikian, saya pikir sudah cukup kita diam. Ini uang rakyat. Ini untuk anak cucu kita,” katanya.

BACA JUGA:  Diaspora Lutim Soroti Lambannya Penanganan Kasus Dugaan Korupsi SSG dan AGS

Lelaki yang telah cukup lama berkecimpung dalam dunia aktivisme itu, mengajak warga Lutim melaporkan bila menemukan dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek di lapangan.

Ia meminta masyarakat mendokumentasikan temuan secara jelas melalui foto atau video sebelum menyampaikannya kepada APKAN RI untuk ditindaklanjuti.

“Saya mengajak semua masyarakat, ayo laporkan. Foto, video, dan kirim ke kami di APKAN RI. Jangan biarkan satu rupiah pun uang negara bocor,” ajaknya.

Fheri juga mengharapkan keterlibatan media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan terhadap proyek pemerintah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat diketahui dan dikawal secara terbuka.

BACA JUGA:  LIRA Lutim Desak Aparat Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

“Dan kepada kawan-kawan media, LSM, mari kita kawal dengan baik Lutim kita ini. Jangan sampai kita wariskan proyek-proyek rapuh untuk generasi berikutnya,” tuturnya.

DPD APKAN RI Lutim pula menyatakan siap menerima laporan masyarakat terkait dugaan persoalan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Laporan yang diterima, menurut Fheri, akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, serta DPRD Luwu Timur.

APKAN RI juga menyatakan akan mendorong pemeriksaan atau peninjauan lapangan apabila ditemukan laporan yang memerlukan tindak lanjut.