DPRD Lutim Minta Ramlah Kembali Bekerja di SPPG Puncak Indah

LUTIM – Persoalan pemberhentian relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Puncak Indah memasuki babak baru setelah DPRD Luwu Timur mengeluarkan rekomendasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (11/9/2026).

RDP lanjutan yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Lutim itu menghasilkan rekomendasi agar relawan yang sebelumnya diberhentikan dapat kembali bekerja di SPPG Puncak Indah.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Lutim, Obert Datte, bersama Ketua Komisi III, Muh. Rivaldi. Persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut keputusan pemberhentian, tetapi juga mekanisme yang digunakan pengelola SPPG.

Dalam pertemuan, DPRD meminta pengelola BGN/SPPG Puncak Indah, memperhatikan ketentuan mengenai relawan dan prosedur pemberhentian.

Keputusan untuk menghentikan seseorang dari pekerjaannya dinilai tidak semestinya dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan mekanisme yang berlaku.

Persoalan itu sebelumnya mencuat setelah Ramlah, salah seorang relawan SPPG Puncak Indah, menyampaikan keberatannya dalam dialog dengan DPRD dan massa aksi di gelaran demonstrasi buruh 10 September 2026.

Ramlah mengaku pemberhentian dirinya berkaitan dengan ketidakhadiran setelah sebelumnya meminta izin. Ia mengatakan izin itu telah disampaikan lebih awal dan mendapat jawaban, yang menurutnya, menunjukkan bahwa permintaannya diperbolehkan.

Dalam keterangannya, Ramlah juga menceritakan kembali saat dirinya datang ke tempat kerja dan justru mendapat pemberitahuan bahwa dirinya tidak lagi bekerja.

“Jam 10.30 saya harus ke kantor… Tiba-tiba, Kepala SPPG mengatakan ibu sudah tidak kerja di sini. Hari ini, ibu dipecat. Ini sudah keputusan dari pusat,” ia menceritakan.

Menurut Ramlah, persoalan itu membuat dirinya mempertanyakan mekanisme pemberhentian yang diterapkan pengelola SPPG. Ia merasa keputusannya datang tanpa proses yang menurutnya, semestinya dijelaskan terlebih dahulu.

Keluhan Ramlah menjadi salah satu persoalan yang turut dibawa dalam pembahasan DPRD. Dalam RDP lanjutan, mekanisme pemberhentian relawan kembali dipertanyakan.

Dari pihak pengelola, Kepala MBG SPPG Puncak Indah, Reyhan, menjelaskan bahwa pemberhentian relawan dilakukan berdasarkan SOP yang digunakan pihak SPPG.

Penjelasan itu menjadi bagian dari pembahasan karena DPRD juga menyoroti aturan yang mengatur keberadaan relawan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam rapat, muncul pandangan bahwa status relawan memiliki ketentuan tersendiri sehingga pengelola perlu memperhatikan mekanisme yang berlaku ketika melakukan pemberhentian.

Ketua Aliansi MUAK Lutim, Amrullah, meminta DPRD tidak hanya menyelesaikan persoalan pemberhentian relawan, tetapi juga melihat tata kelola SPPG Puncak Indah secara lebih menyeluruh.

Menurutnya, persoalan komunikasi dan koordinasi di lingkungan kerja seharusnya dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik.

“Kalau semua memahami pendapat, pendapatan, koordinasi dan komunikasi, persoalan seperti ini seharusnya tidak terjadi,” demikian pokok pandangan yang disampaikannya dalam pertemuan.

Rekomendasi DPRD lalu diarahkan agar relawan yang diberhentikan dapat diterima kembali dan bekerja seperti sebelumnya. Ketua DPRD Lutim Obert Datte mengatakan pihaknya tidak ingin rekomendasi itu berhenti sebagai hasil rapat.

“Kami akan memantau rekomendasi yang dikeluarkan. Kalau tidak diindahkan, kami akan membawa persoalan ini sampai ke Komisi IX DPR RI,” tegas Obert.

Kasus Ramlah sebelumnya juga telah mendapat perhatian publik setelah pemberitaan mengenai pemberhentian relawan SPPG Puncak Indah beredar.

Pada 5 September 2026 silam, persoalan Ramlah telah didampingi LSM Aspirasi dan direncanakan untuk ditindaklanjuti ke Badan Gizi Nasional. Kini, setelah DPRD Lutim mengeluarkan rekomendasi, perhatian tertuju pada tindak lanjut pengelola SPPG Puncak Indah.

Pelaksanaan rekomendasi akan menentukan apakah Ramlah dan relawan lain yang diberhentikan benar-benar dapat kembali bekerja, sekaligus menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan program MBG di Lutim.