
LUTIM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp.4.233.913,25 per bulan.
Angka ini naik 7,98 persen atau Rp.312.824,46 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp.3.921.088,79.
Penetapannya berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/Tahun 2026, yang efektif berlaku pada 1 Januari 2027.
Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mengumumkan keputusan itu di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11/2026), saat mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Dalam keterangan resmi PPID Pemprov Sulsel, Andi Winarno, mengatakan kebijakan pengupahan harus menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas agar kenaikan upah memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
Selain UMP, Pemprov menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga kelompok usaha.
Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan memperoleh standar Rp.4.293.995,04 per bulan.
Industri pengolahan dan ritel ditetapkan Rp.4.235.702,42, sedangkan aktivitas jasa sebesar Rp.4.234.608,39.
Penetapan UMP dikabarkan melalui pembahasan yang alot demi mempertemukan usulan berbeda antara pekerja dan pengusaha.
Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel, perwakilan pengusaha mengusulkan kenaikan dengan faktor alfa 0,5, sedangkan serikat pekerja mengajukan alfa 1.
Wakil Sekretaris Apindo Sulsel, Ahmad Ibrahim, sebagaimana beberapa pemberitaan detikSulsel di 20-21 Nopember, menyebut pengusaha mengusulkan UMP sebesar Rp.4.186.546,50 atau naik 6,77 persen.
Sementara itu, tuntutan serikat pekerja mencapai Rp.4.304.963,38 atau naik 9,79 persen. Gubernur akhirnya menetapkan faktor alfa 0,7 sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi kepentingan kedua pihak.
Standar Sektoral dan Kaitannya di Lutim
Pengaturan UMSP masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Regulasi ini mengatur upah sektoral berdasarkan klasifikasi usaha KBLI lima digit, karakteristik pekerjaan, kebutuhan keahlian, dan risiko kerja.
Olehnya itu, UMSP pertambangan sebesar Rp.4,29 juta tidak otomatis berlaku bagi seluruh pekerja perusahaan tambang dan industri pengolahan.
Penerapannya harus disesuaikan dengan klasifikasi usaha yang masuk dalam ketentuan sektoral. Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.
Di Lutim, data SAORAJA Disnakertrans Sulsel, mencatat UMK 2026 sebesar Rp.3.961.166, lebih tinggi dibandingkan UMP provinsi pada tahun yang sama.
Pihak Pemkab Lutim juga menetapkan UMSK 2026 sebesar Rp.4.040.389 untuk sektor pertambangan bijih nikel dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian. Penetapan UMK dan UMSK Lutim 2027 kini menjadi agenda berikutnya.
Berdasarkan jadwal Kementerian Ketenagakerjaan, UMK kabupaten/kota paling lambat ditetapkan 25 November 2026, sedangkan UMSK menyusul paling lambat 30 November 2026.
Bahasan di tingkat Dewan Pengupahan Lutim dan rekomendasi bupati kepada gubernur menjadi tahapan penting sebelum standar upah 2027 ditetapkan. Besaran UMSP pertambangan Sulsel juga perlu dicermati dalam proses ini.
Penerapannya tidak otomatis menggantikan UMK maupun UMSK Lutim, sebab cakupan perusahaan tetap bergantung pada klasifikasi KBLI dan ketentuan masing-masing upah sektoral.

