
PALOPO – Minimnya kehadiran anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) III dalam agenda reses di Luwu Raya kembali menuai sorotan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat berbagai aspirasi masyarakat tidak terserap dan terabaikan dalam pembahasan kebijakan di tingkat pusat.
Kali ini, kritik datang dari Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM), Muh Risharyadi. Ia mempertanyakan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan jika para legislator yang mewakili wilayah Luwu Raya jarang hadir langsung menemui konstituennya.
“Bagaimana cara mau tampung dan sampaikan aspirasi masyarakat yang ada di Luwu Raya kalau anggota dewan dari Dapil III, khususnya untuk daerah Luwu Raya, jarang turun reses?” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Risharyadi, reses bukan sekadar agenda rutin kelembagaan. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung persoalan, kebutuhan, dan harapan masyarakat di daerah pemilihan.
Aspirasi yang dihimpun melalui pertemuan dengan warga selanjutnya diharapkan menjadi bahan perjuangan legislator dalam menjalankan tugas di parlemen, termasuk mendorong kebijakan dan program pemerintah pusat yang dibutuhkan daerah.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan reses tidak terjebak dalam formalitas tanpa menghasilkan penyerapan aspirasi secara nyata.
“Yang ditakutkan jangan sampai persoalan reses hanya formalitas, padahal ada hal substansi yang penting dalam kegiatan reses,” tegasnya.
Risharyadi menilai Luwu Raya masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Olehnya itu, kehadiran anggota DPR RI dinilai penting untuk memastikan kebutuhan daerah mendapat ruang dalam pembahasan kebijakan nasional.
Ia berharap para legislator Dapil Sulsel III memberi perhatian lebih kepada masyarakat Luwu Raya melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama masa jabatan, bukan hanya hadir pada momentum politik.
Kritik Risharyadi menambah daftar desakan agar anggota DPR RI Dapil Sulsel III lebih terbuka dan aktif menjalankan agenda reses di Luwu Raya.
Sebelumnya, Ketua BPW KKLR Sulsel, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, juga menyoroti keterbukaan informasi mengenai jadwal dan pelaksanaan reses para legislator di wilayah tersebut.
Sorotan serupa datang dari Muhammad Sabar Al Jihad, mantan Ketua HMI MPO Cabang Palopo periode 2019–2020.
Ia menilai suara rakyat merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kehadiran langsung, kesediaan mendengar, serta perjuangan nyata di parlemen.
Rangkaian kritik itu memperlihatkan adanya tuntutan agar fungsi keterwakilan DPR RI tidak berhenti pada mandat politik.
Masyarakat Luwu Raya membutuhkan wakil rakyat yang hadir, menyerap persoalan, dan membawa aspirasi daerah ke tingkat pusat.