Dua Laporan TSI Membuka Sisi Lain Sorowako 2.0: Sawah yang Tenggelam, Kebun yang Terancam

SOROWAKO – Sorowako sedang memasuki fase baru industri nikel. Bijih limonit yang sebelumnya kurang bernilai kini diproses menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), bahan antara dalam rantai industri baterai.

Perubahan itu dibaca The Sawerigading Institute (TSI) melalui laporan berjudul “Sorowako 2.0: Saat Tambang Nikel Tua Berubah Menjadi Ekosistem Baterai”, yang diperbarui 15 September 2026.

TSI menggambarkan perubahan Sorowako dari pusat produksi nikel matte menuju ekosistem pengolahan mineral yang lebih kompleks.

Tak berada di jeda yang jauh, TSI juga mempublikasikan laporan bertajuk “PLTA Larona dan Perubahan Ruang Hidup Petani Towuti di Luwu Timur”.

Publikasinya menggunakan laporan keberlanjutan PT. Vale pada 2012 dan 2013 untuk menelusuri persoalan lahan pertanian di sekitar Danau Towuti dalam kaitannya dengan pengaturan air untuk pembangkit listrik.

Dua laporan itu melihat dua fase berbeda. Laporan pertama berbicara mengenai ke mana industri nikel bergerak. Laporan kedua menengok kembali bagaimana pembangunan infrastruktur energi memengaruhi ruang yang selama ini digunakan masyarakat.

Pertemuan keduanya berada di satu konteks. Ketika industri membutuhkan mineral, energi, lahan dan infrastruktur, sementara masyarakat juga menggunakan ruang yang sama untuk membangun sumber penghidupan.

Sawah di Tepian Danau Towuti

Dalam Laporan Keberlanjutan 2012, PT. Vale mencatat adanya sawah di tepian Danau Towuti yang tergenang pada musim hujan. Pengaturan ketinggian air danau disebut berkaitan dengan kebutuhan operasi PLTA Larona.

Dokumen mencatat kesepakatan kompensasi pada tahun 2000. Perusahaan menyatakan akan mencetak 750 hektare sawah baru sebagai pengganti, meski luasan itu tak identik sebagai luas sawah lama yang hilang.

Pada saat yang sama, warga Desa Timampu pernah mengajukan tuntutan kompensasi atas sekitar 150 hektare lahan yang digunakan untuk pembangunan bendungan dan fasilitas PLTA. Nilai tuntutan yang tercatat mencapai Rp.153 miliar.

Laporan keberlanjutan PT. Vale 2013 lalu menyebut persoalan klaim Timampu telah diselesaikan melalui pendampingan partisipatif serta pertemuan bersama pemerintah daerah dan DPRD.

Akan tetapi, sedikit catatan kritis diberikan TSI. Dokumen yang tersedia, sebutnya, belum menjelaskan secara rinci penerima kompensasi, nilai yang benar-benar diterima, lokasi sawah pengganti, maupun perbandingan produktivitas lahan pengganti dengan lahan sebelumnya.

TSI juga menyinggung angka sekitar 500 hektare yang disebut dalam informasi masyarakat sebagai luasan sawah terdampak, yang menunjukkan perlunya penelusuran lebih lanjut menggunakan peta lama, data pertanahan dan citra kawasan untuk mengetahui secara lebih pasti perubahan ruang pertanian sejak beroperasinya PLTA Larona.

Laporannya lalu membuat sedikit simulasi. Jika 500 hektare sawah kehilangan fungsi produksi selama 47 tahun sejak PLTA Larona beroperasi pada 1979, dengan sejumlah asumsi mengenai hasil panen dan harga gabah, nilai produksi yang hilang secara hipotetis dapat mencapai sekitar Rp.2,1 triliun.

Dari Sawah ke Kebun Lada

Cerita ruang hidup di sekitar Towuti turut berkembang menjadi persoalan lain. Tanamalia kini dikenal sebagai salah satu kawasan perkebunan lada yang berkembang di Loeha Raya.

Dalam pembahasan TSI, kawasan ini menunjukkan bagaimana masyarakat membangun sumber ekonomi dari ruang yang mereka kelola.

TSI mencatat sekitar 4.239 hektare kebun lada berada di kawasan Tanamalia, dengan produksi yang disebut mencapai sekitar 24.544 ton per tahun. Kawasan itu juga dikaitkan dengan sekitar 3.342 petani dan lebih dari 10.000 pekerja.

Angka itu memberikan gambaran bahwa lahan di Tanamalia bukan sekadar ruang kosong yang menunggu dikembangkan untuk kegiatan industri. Ada aktivitas ekonomi yang sudah berjalan dan melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.

Meski begitu, hubungan antara perubahan lahan pertanian di Towuti dengan berkembangnya perkebunan lada tidak dapat disederhanakan sebagai hubungan sebab-akibat langsung.

Tidak cukup bukti untuk menyatakan perubahan dari sawah ke lada semata-mata disebabkan oleh pengaturan air PLTA Larona.

Perubahan komoditas pertanian dapat dipengaruhi banyak faktor, termasuk kondisi lahan, pasar, keuntungan ekonomi, kebiasaan bertani dan perkembangan wilayah.

Yang lebih jelas adalah keberadaan ruang pertanian sebagai bagian dari ekonomi masyarakat Lutim jauh sebelum berbagai proyek industri baru direncanakan. Pandangan itu muncul dalam perdebatan mengenai arah hilirisasi Tanamalia.

Dalam pemberitaan MaliliPos pada 26 Agustus 2026, Ketua Jaringan Koalisi Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM-LTI) Lutim, Amrullah, sempat menyoroti posisi pertanian dalam pembahasan hilirisasi.

“Hilirisasi itu di kepala warga hanya taunya hilirisasi pertambangan. Tapi hilirisasi itu ada cakupannya banyak. Ya, hilirisasi pertambangan, hilirisasi pertanian, hilirisasi industri, hilirisasi perikanan,” kata Amrullah.

Ia menilai hilirisasi juga dapat diarahkan pada pertanian, industri dan perikanan. Amrullah juga menilai lada Tanamalia memiliki peluang untuk dikembangkan lebih jauh melalui pengolahan dan pemasaran produk.

Pandangan itu menempatkan Tanamalia dalam perdebatan yang lebih luas. Apakah ruang yang sudah menghasilkan komoditas pertanian akan dipertahankan dan dikembangkan, atau beralih mengikuti rencana pemanfaatan mineral.

Ruang Hidup dalam Proyek Baru

Persoalan Tanamalia muncul bersamaan dengan rencana pengembangan tambang nikel di kawasan.

President Director PT. Vale Indonesia, Bernadus Arnanto, sebelumnya mengatakan perusahaan akan tetap mematuhi ketentuan hukum dan menyadari keberadaan masyarakat di kawasan yang bersinggungan dengan rencana pertambangan.

Pernyataan itu disampaikan ketika merespons persoalan Tanamalia, termasuk keberadaan masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan.

“Ya kita gini, intinya kita harus tetap patuh hukum, kemudian kita menyadari ada masyarakat di sana, sebisa mungkin kita upayakan penyelesaiannya adalah penyelesaian yang humanis,” kata Bernadus, seperti dikutip Bloomberg Technoz dari pernyataannya pada 7 Agustus 2026.

Tanamalia bukan satu-satunya wilayah yang memperlihatkan persoalan lahan dalam perkembangan proyek baru. Di Dusun Laoli, Desa Harapan, pengembangan kawasan industri IHIP juga disertai persoalan mengenai lahan dan santunan bagi masyarakat.

Beberapa laporan MaliliPos, menerangkan bila Pemkab Lutim menyiapkan sekitar Rp.16 miliar melalui kerja sama dengan PT. IHIP. Nilai santunan mengacu pada penilaian tim independen.

Sementara, sebagian dana ditempuh melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Malili karena masih terdapat pihak yang belum menerima atau berbeda pandangan mengenai nilai santunan.

Berbeda lagi di Tabarano, Wasuponda, persoalan yang muncul berkaitan dengan kebun damar masyarakat. Mongabay melaporkan pada 20 Agustus 2026, bahwa petani damar khawatir kebun mereka masuk dalam rencana penambangan Blok Cinacina.

Salah seorang petani, Alex Pius, merupakan generasi ketiga yang mengelola damar dan memiliki sekitar 200 pohon. Pada 2025, ia memanen sekitar 500 kilogram getah dari 50 pohon. Alex mempertanyakan nilai ekonomi kebun yang diwariskan lintas generasi.

“Kalau mau hitung-hitungan, ganti rugi itu, apakah bisa Vale memberikan kompensasi ekonomi hingga generasi cucu saya,” katanya kepada Mongabay.

Catatan di Timampu, Tanamalia, Laoli, dan Tabarano, tidak menunjukkan persoalan yang sama. Masing-masing memiliki proyek, sejarah, lokasi, dan mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Meski begitu, seluruhnya berada dalam konteks perubahan ruang yang menyertai perkembangan industri di kawasan Sorowako dan sekitarnya.

Sorowako 2.0 dan Kebutuhan Ruang Baru

Di tengah berbagai persoalan ruang itu, industri nikel Sorowako sendiri sedang berkembang menuju bentuk yang berbeda.

TSI mencatat Sorowako tidak lagi hanya diarahkan mempertahankan model lama produksi nikel matte. Proyek Sorowako Limonite membawa bijih limonit menuju pengolahan HPAL dan produksi MHP.

Data PT. Vale menunjukkan proyek IGP Sorowako Limonite dirancang mengolah sekitar 11,5 juta metrik ton basah bijih limonit per tahun dengan kadar nikel minimal 1,10 persen. Target produksi mencapai 60.000 ton nikel dalam bentuk MHP per tahun.

Fasilitas HPAL direncanakan berada di Kawasan Industri Malili, dengan target penyelesaian akhir 2028. PT. Vale menyebut nilai investasi proyek IGP Sorlim sekitar US$.1,9 miliar.

Pada tahap konstruksi, perusahaan juga menyebut 90 persen tenaga kerja berasal dari Lutim. Perubahan itu membuat kebutuhan terhadap ruang dan infrastruktur ikut berkembang.

Sorowako 2.0 membutuhkan fasilitas pengolahan, jaringan logistik, tenaga kerja dengan kompetensi baru, pemasok lokal, pengelolaan limbah, energi dan berbagai infrastruktur pendukung.

Dengan kata lain, perubahan teknologi di kawasan tambang tidak berhenti pada perubahan proses pengolahan bijih. Ia berpotensi mengubah struktur ekonomi wilayah di sekitarnya.

Di sinilah dua laporan TSI bertemu. Laporan mengenai PLTA Larona mengajak melihat kembali perubahan ruang yang terjadi ketika kebutuhan energi industri bertemu dengan ruang pertanian masyarakat.

Laporan Sorowako 2.0 melihat fase berikutnya, ketika teknologi HPAL dan pengolahan limonit membawa kebutuhan industri ke tingkat yang lebih kompleks.

Keduanya tidak menunjukkan bahwa setiap proyek industri menghasilkan dampak yang sama. Setiap lokasi memiliki sejarah, status lahan, bentuk pemanfaatan dan proses penyelesaian yang berbeda.

Tetapi keduanya, memperlihatkan pentingnya membaca pembangunan industri bersama ruang hidup masyarakat yang berada di sekitarnya.

Dari Sawah Towuti hingga Sorowako 2.0

Hampir lima dekade setelah produksi komersial nikel Sorowako dimulai, industri itu kini bergerak menuju rantai nilai baru. Bijih yang dahulu tidak menjadi sumber utama pengolahan kini memiliki nilai ekonomi melalui teknologi HPAL.

MHP diarahkan masuk ke rantai bahan baku baterai. Kawasan industri baru disiapkan. Kebutuhan tenaga kerja dan pemasok juga berubah. Di sisi lain, Lutim tetap memiliki masyarakat yang menggantungkan hidup pada sawah, kebun lada, damar dan berbagai bentuk pemanfaatan ruang lainnya.

Catatan tentang sawah di tepian Danau Towuti menunjukkan bahwa sejarah pembangunan industri tidak hanya dapat dibaca dari jumlah produksi dan investasi. Ada pula sejarah perubahan ruang yang berlangsung bersama pembangunan energi.

Tanamalia dan Tabarano memperlihatkan bentuk persoalan yang lebih mutakhir, ketika rencana pengembangan tambang berhadapan dengan kebun dan sumber penghidupan yang sudah berjalan.

Laoli membawa cerita lain, ketika pembangunan kawasan industri membutuhkan kepastian lahan sekaligus proses penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang telah mengelola kawasan.

Oleh karenanya, Sorowako 2.0 bukan hanya cerita tentang limonit, HPAL dan MHP. Ia juga merupakan cerita mengenai upaya daerah ini mengelola perubahan ketika nilai sebuah wilayah terus meningkat, sementara ruang yang sama tetap menjadi tempat masyarakat bekerja, bertani dan membangun kehidupan.

Di titik itulah pertanyaan mengenai masa depan Sorowako menjadi lebih luas. Bukan hanya seberapa besar nikel dapat diolah, tetapi juga bagaimana perubahan industri itu berlangsung berdampingan dengan ruang hidup yang telah dan turut tumbuh di sekitarnya.