
LUTIM – Minimnya jejak publikasi kegiatan reses anggota DPR RI di Luwu Raya memantik perhatian Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Lutim.
Bupati LIRA Lutim, Muhammad Alwan, meminta para legislator lebih terbuka mengenai kegiatan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.
Saat dimintai tanggapan, Jumat (20/11/2026), Alwan mengingatkan bahwa anggota DPR RI menerima mandat rakyat untuk hadir dan mengetahui langsung persoalan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengenal wakilnya ketika masa kampanye, sementara setelah memperoleh mandat justru sulit mengetahui bagaimana mereka bekerja dan memperjuangkan kepentingan konstituennya,” ujar Alwan.
Menurutnya, keberhasilan reses tidak cukup diukur dari kunjungan dan pertemuan dengan masyarakat. Hal yang lebih penting ialah aspirasi yang dihimpun serta tindak lanjut perjuangannya.
“Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya menjadi catatan di atas kertas tanpa kejelasan setelah kegiatan selesai,” ujarnya.
Alwan juga mengingatkan agar minimnya pemberitaan tidak langsung dimaknai sebagai bukti anggota DPR RI tidak melaksanakan reses.
Ia meminta para legislator membuka informasi mengenai jadwal, lokasi, hasil pertemuan, serta aspirasi yang telah diperjuangkan.
“Kami tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa anggota DPR RI tidak melaksanakan reses hanya karena minim pemberitaan. Tetapi transparansi tetap diperlukan,” tuturnya.
Ia menegaskan, LIRA akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap para penyelenggara mandat publik.
Menurut Alwan, pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan tanggung jawab politik berjalan sebagaimana mestinya.
“Siapa pun yang menerima mandat rakyat harus siap diawasi dan dimintai pertanggungjawaban. Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, melainkan memastikan amanah rakyat benar-benar dijalankan,” tegasnya.
Sebelumnya, The Sawerigading Institute (TSI) menyoroti minimnya jejak publikasi kegiatan reses anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III di Luwu Raya selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Sorotan itu kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk Iskar LHI dan LSM Pena Integritas Indonesia.
Keduanya turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban wakil rakyat kepada konstituen.
Minimnya dokumentasi publikasi belum membuktikan ketiadaan kegiatan reses. Karena itu, keterbukaan jadwal dan laporan hasil penyerapan aspirasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan fungsi keterwakilan di daerah.

