
LUTIM – Sorotan terhadap minimnya jejak kegiatan reses anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III di Luwu Raya terus berlanjut.
Kali ini, LSM Pena Integritas Indonesia meminta para legislator membuka informasi mengenai pelaksanaan hingga hasil penyerapan aspirasi masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, Jumat (20/11/2026), Pena Integritas menilai keterbukaan kegiatan reses bukan sekadar persoalan publikasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan politik wakil rakyat kepada konstituennya.
Lembaga yang dipimpin Ketua Umum DPP A.M. Fheri, C.P.L.A. itu menegaskan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana para legislator menjalankan mandat keterwakilan, terutama selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026.
“Reses merupakan bagian penting dari tugas wakil rakyat untuk turun langsung ke daerah pemilihan, mendengar aspirasi masyarakat, menyerap persoalan, serta menyampaikan hasil perjuangan dan tindak lanjut atas kebutuhan masyarakat,” demikian pernyataan Pena Integritas.
Pena Integritas meminta anggota DPR RI membuka informasi mengenai jadwal dan lokasi reses, aspirasi yang dihimpun, persoalan yang menjadi prioritas perjuangan, hingga tindak lanjut atas masukan masyarakat.
Menurut lembaga itu, publik perlu mengetahui sejauh mana aspirasi yang disampaikan warga mendapat perhatian dan diperjuangkan melalui kewenangan para legislator di parlemen.
Meski demikian, Pena Integritas mengingatkan agar minimnya dokumentasi dan pemberitaan tidak langsung menjadi dasar untuk menyimpulkan anggota DPR RI tidak melaksanakan reses.
“Kondisi tersebut perlu disikapi melalui klarifikasi, data, serta laporan kegiatan yang terbuka agar persoalan ini dapat dinilai secara objektif,” tulis Pena Integritas dalam rilisnya.
Lembaga itu juga mendorong seluruh anggota DPR RI Dapil Sulsel III lebih aktif menyampaikan laporan kegiatan kepada masyarakat.
Kehadiran wakil rakyat, menurut mereka, tidak semestinya hanya terasa saat momentum kampanye politik.
“Jangan sampai aspirasi rakyat hanya menjadi catatan saat reses, tetapi hilang tanpa kabar setelah kegiatan selesai,” tegasnya.
Pernyataan Pena Integritas menambah rangkaian desakan keterbukaan terhadap anggota DPR RI Dapil Sulsel III. Sebelumnya, The Sawerigading Institute (TSI) melalui penelusurannya pada 16 November 2026 mencatat minimnya jejak publikasi kegiatan reses perseorangan di empat wilayah Luwu Raya, yakni Luwu, Luwu Utara, Lutim, dan Palopo.
TSI menemukan hanya La Tinro La Tunrung yang dikabarkan berkunjung ke Palopo pada akhir Oktober.
Kunjungan dalam rangka kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Palopo itu pun belum terkonfirmasi sebagai agenda reses khusus untuk menyerap aspirasi warga.
TSI juga mengingatkan bahwa keterbatasan pemberitaan tidak membuktikan ketiadaan kegiatan. Dokumentasi bisa saja tersedia melalui media sosial anggota DPR RI, media lokal yang belum terindeks, maupun laporan internal.
Sorotan serupa sebelumnya datang dari Ketua BPW KKLR Sulsel, Hasbi Syamsu Ali, Ketua HAM-LUTIM, Muh Risharyadi, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka adat Luwu Raya.
Mereka mengangkat persoalan keterbukaan agenda reses, penyerapan aspirasi, hingga kebutuhan pengawalan berbagai persoalan pembangunan daerah di tingkat pusat.
Rangkaian desakan itu menempatkan keterbukaan informasi dan tindak lanjut aspirasi sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban anggota DPR RI kepada masyarakat daerah pemilihan.

