
LUTIM – Minimnya jejak publikasi kegiatan reses anggota DPR RI di Luwu Raya selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026 memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi keterwakilan rakyat di daerah.
Persoalan itu turut mendapat perhatian dari Ketua Pelaksana Harian Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia Indonesia (LakHam/LHI), Iskar.
Saat dimintai tanggapan, Kamis malam (19/11/2026), ia menilai reses tidak semestinya hanya menjadi agenda formal untuk memenuhi kewajiban anggota parlemen.
“Reses bukan sekadar agenda formal untuk memenuhi kewajiban anggota DPR RI. Ada tanggung jawab politik dan moral di dalamnya, yakni memastikan aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan diperjuangkan,” kata Iskar.
Menurutnya, mandat rakyat harus diikuti dengan tanggung jawab menjaga komunikasi bersama konstituen. Ia mengingatkan agar hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat tidak justru semakin terbatas setelah pemilihan umum usai.
“Jangan sampai rakyat hanya menjadi pihak yang memberikan mandat, tetapi setelah mandat diperoleh, ruang komunikasi dengan wakilnya justru semakin terbatas,” ujarnya.
Iskar juga menilai masyarakat Luwu Raya berhak memperoleh informasi mengenai pelaksanaan reses anggota DPR RI. Keterbukaan perlu mencakup jadwal, lokasi kegiatan, pihak yang ditemui, hingga hasil penyerapan aspirasi.
“Keterbukaan semacam itu penting agar publik dapat mengukur sejauh mana tanggung jawab para legislator dijalankan,” tuturnya.
Menurut Iskar, Luwu Raya memiliki beragam persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Kehadiran anggota DPR RI karena itu perlu dinilai dari kesediaan mendengar persoalan masyarakat sekaligus memperjuangkannya melalui kewenangan di parlemen.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan reses tidak cukup dilihat dari frekuensi kunjungan anggota dewan ke daerah. Substansi penyerapan aspirasi dan tindak lanjut atas kebutuhan masyarakat juga harus menjadi perhatian.
“Jangan sampai reses hanya menjadi formalitas, sementara substansi penyerapan aspirasi justru terabaikan,” tegasnya.
Sebelumnya, laporan TSI mengenai masa reses DPR RI periode 9 Oktober hingga 9 November 2026 turut mempertanyakan minimnya jejak publikasi kegiatan anggota DPR RI di Luwu Raya.
Keterbatasan pemberitaan mengenai agenda reses perseorangan menjadi perhatian, meski kondisi itu tidak serta-merta membuktikan bahwa kegiatan reses tidak berlangsung.
Isunya membuka ruang bagi publik untuk meminta transparansi mengenai aktivitas dan hasil kerja wakil rakyat di daerah pemilihannya.
Bagi masyarakat Luwu Raya, keterbukaan menjadi salah satu cara mengukur sejauh mana mandat politik yang diberikan benar-benar terhubung dengan perjuangan aspirasi di tingkat pusat.

