Investasi Tambang Tumbuh, Warga Lutim Masih Kesulitan Kerja

LUTIM – Investasi tambang dan proyek industri terus tumbuh di Lutim. Kawasan industri berkembang, proyek infrastruktur berjalan, sementara kebutuhan tenaga kerja diproyeksikan mencapai puluhan ribu orang.

Di tengah geliat investasi itu, akses masyarakat lokal terhadap pekerjaan masih menjadi persoalan.

Keluhan datang dari pencari kerja yang mengaku telah mengikuti seleksi hingga pelatihan, tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Pada saat yang sama, tuntutan agar perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal mulai muncul di sejumlah wilayah lingkar industri.

Lowongan Ada, Pengalaman Jadi Kendala

Seorang pencari kerja di Lutim yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku harus bersaing ketat setiap kali perusahaan membuka lowongan.

Mereka yang tidak memenuhi persyaratan gugur sejak awal. Sementara pencari kerja yang berhasil melewati tes tertulis, praktik hingga wawancara belum tentu diterima.

Ia juga mengaku muncul anggapan di kalangan pencari kerja bahwa koneksi masih berpengaruh dalam memperoleh pekerjaan.

“Begitu mi, kita kalau tidak ada orang dalam mana bisa bekerja. Info loker yang bertebaran boleh dibilang ada mi orangnya, baru diinformasikan ke Dinas,” keluhnya kepada Kolomdata.id, Kamis (8/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan pengalaman dan persepsi pribadi. Belum ada bukti yang menunjukkan seluruh proses rekrutmen perusahaan di Lutim berlangsung dengan pola demikian.

Persoalan lain muncul dari syarat pengalaman kerja. Seorang pencari kerja mengaku telah mengikuti pelatihan alat berat, melengkapi dokumen dan menyebarkan lamaran ke sejumlah perusahaan, tetapi pengalaman kerja tetap menjadi salah satu kendala.

“Lengkap semua dokumen yang dipersyaratkan. Saya juga sudah ikut pelatihan alat berat. Surat lamaran kerja disebar dan hanya berharap ada panggilan bekerja,” ungkapnya.

Kondisi ini memperlihatkan persoalan klasik. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja berpengalaman, sementara pencari kerja baru membutuhkan kesempatan pertama untuk memperoleh pengalaman.

Artinya, pelatihan tidak cukup jika berhenti pada sertifikat. Harus ada jalur yang mempertemukan lulusan pelatihan dengan kebutuhan rekrutmen perusahaan.

Lampia hingga Balantang

Keluhan mengenai serapan tenaga kerja lokal kini muncul di dua wilayah dengan aktivitas industri yang berbeda, yakni Lampia dan Balantang.

Di Lampia, Asosiasi Pengusaha Asli Lampia (APAL) mendorong PT WIKA memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan jetty PT. Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) di Desa Harapan.

Ketua APAL, Adil To Amir, meminta kesempatan kerja diberikan secara proporsional sesuai kompetensi dan kebutuhan proyek. Posisi yang disebut antara lain operator, mekanik, sopir, tenaga administrasi, teknisi dan tenaga konstruksi.

“terutama untuk pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan proyek,” sebut Adil.

APAL juga mendorong pemetaan tenaga kerja berdasarkan keahlian dan pengalaman serta komunikasi terbuka mengenai kebutuhan tenaga kerja, proses perekrutan dan pengembangan kompetensi.

Sorotan mengenai proyek IHIP telah berkembang menjadi aksi Aliansi Masyarakat Lampia Bersatu (AMAL Bersatu) pada 6 Oktober 2026.

Selain pemberdayaan tenaga kerja lokal, massa meminta pemberdayaan kontraktor lokal serta menyoroti penggunaan alat berat dan kontraktor dari luar daerah.

Sementara di Balantang, Forum Balantang Kapolo Ta’ (BAKAT) menggelar aksi di area Port PT.Vale Indonesia, Kamis (8/10/2026).

Salah satu tuntutan utama forum adalah prioritas pekerja lokal minimal 80 persen dalam proses rekrutmen PT.Vale, khususnya untuk wilayah Port Balantang.

BAKAT juga meminta warga lokal tidak hanya mendapat pekerjaan pada posisi tertentu, tetapi memiliki kesempatan mengisi posisi strategis sesuai kompetensi.

Selain pekerjaan, mereka menuntut peluang menjadi mitra usaha dalam rantai pasok perusahaan serta program CSR yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Dua wilayah itu memperlihatkan persoalan yang hampir sama. Masyarakat di sekitar kawasan industri ingin memperoleh manfaat ekonomi yang lebih nyata dari aktivitas perusahaan di wilayah mereka.

Puluhan Ribu Pekerja, Siapa yang Mengisi?

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika kebutuhan tenaga kerja proyek-proyek besar di Lutim disebut mencapai puluhan ribu orang.

Di sisi lain, sektor pertambangan memiliki peran besar dalam perekonomian daerah. MaliliPos sebelumnya mencatat kontribusi aktivitas pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Lutim mencapai Rp.13,29 triliun pada 2025.

Besarnya aktivitas ekonomi tersebut membuat persoalan tenaga kerja lokal tidak cukup dilihat sebagai urusan pengumuman lowongan.

Pemkab Lutim perlu memiliki basis data tenaga kerja yang valid hingga tingkat desa. Data itu setidaknya memuat pendidikan, keahlian, sertifikasi dan pengalaman kerja sehingga pemerintah mengetahui ketersediaan calon operator, mekanik, sopir, teknisi, tenaga administrasi, tenaga konstruksi hingga lulusan perguruan tinggi.

Program pelatihan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jika perusahaan membutuhkan operator alat berat, misalnya, pelatihan harus mengacu pada kompetensi yang benar-benar dibutuhkan.

Yang tidak kalah penting adalah jalur setelah pelatihan. Program pemagangan atau entry-level dapat menjadi salah satu cara agar tenaga kerja lokal memperoleh pengalaman yang selama ini kerap menjadi persyaratan masuk perusahaan.

Serapan tenaga kerja juga tidak semestinya berhenti pada pekerjaan operasional.

Lulusan perguruan tinggi di Lutim membutuhkan jalur pengembangan kompetensi untuk mengisi posisi staf, supervisor hingga manajerial.

Pemerintah dapat mengambil posisi sebagai penghubung antara perusahaan dan masyarakat melalui sistem informasi tenaga kerja yang terbuka.

Pemerintah desa juga dapat dilibatkan dalam pendataan sehingga informasi pencari kerja benar-benar menggambarkan kondisi warga sekitar kawasan industri.

Dengan sistem itu, ketika perusahaan membuka lowongan, pemerintah telah memiliki data calon pekerja sesuai kompetensi. Perusahaan tetap memiliki kewenangan menetapkan standar dan melakukan seleksi secara profesional.

Investasi Harus Terasa di Lingkar Tambang

Kehadiran perusahaan tambang dan proyek industri tidak hanya membawa pembangunan pelabuhan, kawasan industri, smelter, jalan dan fasilitas pendukung.

Bagi masyarakat sekitar, manfaat yang paling langsung dirasakan adalah kesempatan memperoleh pekerjaan dan menjalankan usaha.

Karena itu, tuntutan masyarakat Lampia mengenai tenaga kerja dan kontraktor lokal serta tuntutan BAKAT di Balantang mengenai prioritas pekerja lokal dapat dilihat sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar.

Bagaimana manfaat investasi didistribusikan kepada masyarakat di sekitar kawasan industri.

Bukan berarti seluruh pekerjaan harus diberikan kepada warga lokal tanpa mempertimbangkan kompetensi.

Sebaliknya, masyarakat lokal perlu dipersiapkan agar kompetitif, sementara perusahaan perlu memastikan proses rekrutmen berlangsung terbuka dan dapat diakses.

Mengutip data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lutim pada Agustus 2025 sebesar 3,70 persen atau setara 6,12 ribu jiwa.

Angka itu, ditambah keluhan pencari kerja dan tuntutan masyarakat di wilayah industri, menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah.

Oleh karenanya, Pemkab Lutim perlu membuka data terbaru mengenai jumlah pencari kerja, program pelatihan, ketersediaan tenaga kerja lokal, mekanisme rekrutmen perusahaan serta target serapan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek besar.

Sebab, ketika investasi tambang dan proyek industri terus tumbuh, pertanyaannya bukan hanya seberapa banyak lapangan kerja yang tercipta. Pula, berapa banyak warga Lutim yang benar-benar mendapat kesempatan untuk mengisinya? (*)