
MALILI – Mediasi lanjutan polemik rencana pertambangan PT. Prima Utama Lestari (PT.PUL) di Desa Atue, Malili, kembali diwarnai ketegangan, Senin (16/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Aspirasi DPRD Lutim itu mempertemukan pihak perusahaan, Forum Masyarakat Atue Bersatu (FORMAT BERSATU), masyarakat, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Perumdam Waemami.
Forum sedianya menindaklanjuti mediasi sebelumnya yang belum menghasilkan titik temu.
Warga masih mengkhawatirkan keberadaan sumber air bersih yang selama ini memenuhi kebutuhan masyarakat sedikitnya lima desa.
Ketua DPRD Lutim, Obert Datte, menyampaikan rencana peninjauan langsung ke kawasan sumber mata air yang berbatasan dengan Desa Atue dan Ussu.
Peninjauan akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), masyarakat, serta pihak PT.PUL.
“Yang pertama, terkait dengan sumber mata air yang berbatasan antara Desa Atue dan Desa Ussu itu ditinjau langsung, ya. DLH bersama masyarakat dan PUPR, ya. Dengan Kabid Air Bersih dan PT.PUL,” kata Obert saat membacakan rekomendasi pertemuan.
Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutim, kemudian mengingatkan pentingnya memperluas pelibatan stakeholder, termasuk unsur pengelola sumber daya air dalam peninjauan.
“Tabe mungkin pimpinan, maaf ini terkait, mungkin ada beberapa OPD harus dilibatkan juga di sini pimpinan, termasuk juga BPA Sumber Daya Air, PUPR, DLH, masyarakat, dan PT.PUL,” ia berkata.
Anggota Komisi II DPRD Lutim yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi Partai PAN, Firman Udding, turut mengingatkan agar Perumdam Waemami dilibatkan dalam peninjauan. “PDAM juga, Pak Ketua,” kata Firman.
Warga Desak Kepala Desa Dihadirkan
Ketegangan mulai muncul ketika Obert membacakan rekomendasi hasil pertemuan. Sejumlah warga berteriak meminta Kepala Desa Atue turut dilibatkan dalam proses pembahasan.
Meski pimpinan DPRD melanjutkan pembacaan rekomendasi, seorang warga tetap berdiri dari tempat duduknya dan berulang kali meminta kepala desa dihadirkan.
“Hadirkan kepala desa sekarang, hadirkan kepala desa,” teriak seorang warga.
Situasi membuat jalannya mediasi sempat terhenti. Sejumlah petugas dan warga lainnya kemudian berupaya menenangkan warga yang terus menyampaikan protes.
Persoalan PT.PUL di Atue sendiri telah berlangsung sejak September. Keberatan warga bermula dari aktivitas pengeboran yang dinilai belum melalui sosialisasi memadai.
Kekhawatiran kemudian berkembang pada potensi gangguan terhadap tujuh titik mata air, kawasan resapan, serta keberlangsungan pasokan air bersih bagi lima desa.
Dalam RDP DPRD Lutim pada Jumat (13/11/2026), masyarakat juga mempertanyakan kesesuaian rencana aktivitas pertambangan dengan kondisi lingkungan dan tata ruang kawasan.
Rangkaian pembahasan hingga mediasi lanjutan memperlihatkan perlunya kepastian perlindungan sumber air sebelum persoalan rencana PT.PUL di Atue menemukan penyelesaian.

